DPR kembali mengejar target penyelesaian RUU Penyesuaian Pidana yang dianggap penting untuk memperkuat tata hukum pidana nasional. Percepatan proses pembahasan membuat publik mempertanyakan motivasi sebenarnya dari langkah legislatif tersebut. Meskipun DPR menilai urgensi ini murni untuk pembaruan hukum, dinamika di baliknya tidak sesederhana yang terlihat. Artikel ini mengulas alasan strategis yang membuat percepatan RUU ini menjadi prioritas parlemen.
Penyesuaian terhadap Perkembangan Norma dan Kebutuhan Masyarakat
Salah satu alasan utama percepatan adalah kebutuhan menyesuaikan aturan pidana dengan perkembangan sosial. Selama beberapa dekade, berbagai undang-undang yang mengatur pidana masih mengandalkan konsep dan struktur hukum lama. Banyak norma tidak lagi mencerminkan konteks masyarakat modern.
RUU Penyesuaian Pidana diharapkan memberikan penyegaran terhadap aspek-aspek pemidanaan yang sudah tidak relevan. DPR menilai bahwa tanpa pembaruan yang sistematis, sistem peradilan bisa tertinggal dari dinamika masyarakat yang terus berubah. Percepatan pembahasan dianggap sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat.
Mengatasi Ketidakseimbangan Ancaman Hukuman
Ketidakharmonisan ancaman pidana menjadi masalah berkepanjangan dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa tindak pidana ringan memiliki ancaman yang lebih berat dibandingkan kejahatan lain yang dampaknya lebih besar. Ketidakseimbangan ini menimbulkan kritik dari publik dan akademisi.
Melalui RUU Penyesuaian Pidana, DPR berharap tercipta standar yang lebih konsisten. Penyusunan norma baru dirancang agar ancaman hukum lebih sinkron dan mudah diterapkan oleh aparat penegak hukum. Ini menjadi salah satu faktor yang membuat pembahasan RUU dipercepat agar ketidakseimbangan tersebut segera diatasi.
Lonjakan Kasus Kejahatan Digital sebagai Pemicu Utama
Perubahan besar dalam pola kriminalitas menjadi alasan kuat lainnya. Kejahatan digital meningkat drastis, mulai dari penipuan daring, manipulasi data, hingga kejahatan berbasis platform. Banyak kasus sulit ditindak tegas karena undang-undang yang ada belum mengantisipasi bentuk kejahatan baru tersebut.
DPR menilai bahwa percepatan RUU Penyesuaian Pidana harus dilakukan agar negara memiliki dasar hukum yang lebih kokoh untuk menanggulangi kejahatan digital. Norma baru diperlukan untuk memberikan ruang lingkup pemidanaan yang lebih adaptif dan responsif.
Target Prolegnas yang Harus Diselesaikan
Setiap tahun DPR menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang harus dicapai. RUU Penyesuaian Pidana termasuk dalam daftar prioritas yang terus bergeser dari satu periode ke periode berikutnya. Untuk mencegah RUU ini kembali tertunda, DPR mempercepat proses pembahasan.
DPR berpendapat bahwa semakin lama sebuah RUU berstatus prioritas tanpa diselesaikan, semakin besar kemungkinan terjadinya perubahan konteks sosial yang mengharuskan revisi ulang. Efisiensi legislasi menjadi alasan kuat percepatan ini.
Nuansa Politik Menjelang Tahun Pemilihan
Akhir periode politik menjadi masa ketika banyak RUU dipercepat. DPR ingin menunjukkan capaian konkret kepada publik, terutama menjelang tahun pemilihan. RUU besar seperti Penyesuaian Pidana menjadi salah satu yang dapat dipresentasikan sebagai bukti kinerja legislatif.
Walau beberapa anggota DPR menegaskan percepatan tidak didorong agenda politik, banyak analis menilai adanya korelasi kuat antara percepatan regulasi dan kebutuhan memperkuat citra politik. Pola seperti ini kerap muncul pada tahun-tahun mendekati pemilu.
Desakan Kelompok Akademisi dan Masyarakat Sipil
Selain faktor internal DPR, tekanan eksternal juga berperan. Banyak akademisi hukum pidana menilai bahwa pembaruan regulasi sangat diperlukan untuk menghindari ketidakpastian hukum. Organisasi masyarakat sipil pun mendorong reformasi pemidanaan agar lebih manusiawi, proporsional, dan tidak diskriminatif.
DPR merespons desakan tersebut dengan meningkatkan tempo pembahasan agar revisi hukum segera memberikan dampak nyata. Namun sebagian pengamat tetap mengingatkan bahwa percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas.
Risiko Pembahasan yang Dipercepat secara Berlebihan
Di balik urgensinya, pembahasan cepat juga membawa potensi masalah. Risiko utama adalah kurangnya pendalaman terhadap rumusan norma. Jika tidak diteliti dengan matang, regulasi baru dapat menimbulkan multitafsir, bahkan memicu kriminalisasi yang tidak diinginkan.
Karena itu, meski pembahasan dipercepat, transparansi publik dan pelibatan ahli menjadi syarat krusial agar RUU ini tidak meninggalkan celah hukum yang berbahaya.
Kesimpulan: Percepatan Perlu, Pengawasan Tetap Penting
DPR memiliki alasan kuat dalam mempercepat RUU Penyesuaian Pidana, mulai dari harmonisasi hukum hingga mengadaptasi perubahan kriminalitas modern. Namun, percepatan harus tetap disertai pengawasan ketat dan kajian mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru di masa mendatang. Keseimbangan antara reformasi cepat dan ketelitian menjadi kunci sukses penyusunan RUU ini.
